Wujudkan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum, Pansus DPRD Babel Konsultasi ke Biro Hukum DIY

pansus dprd konsultasi dengan biro hukum diy
Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat melakukan konsultasi dan rapat kerja dengan Biro Hukum Setda DIY. (Publikasi Setwan)

YOGYAKARTA, ONEKLIKNEWS.COM – Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan konsultasi dan rapat kerja ke Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/9/2022).

Konsultasi dan rapat kerja bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi rancangan suatu produk hukum di daerah dan Peraturan DPRD. Terlebih saat ini pansus tersebut sedang menggodok tentang Kode Etik DPRD.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel Tentang Kode Etik Ranto Sendhu menyampaikan, bahwa kedatangan tim pansus dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yakni terkait pembentukan peraturan daerah (perda) dan juga Peraturan DPRD. 

“Di Peraturan DPRD ini juga salah satunya tentang kode etik yang lagi kami bahas dalam Pansus ini, selain Peraturan DPRD tentang Tatib juga tentang tata cara Beracara Badan kehormatan,” kata Ranto Sendhu.

Menurutnya Biro Hukum berperan penting dalam penyusunan dan pembuatan suatu produk hukum di daerah terkait legal drafting dan landasan hukum. Hal ini juga yang mendasari pansus untuk melakukan konsultasi.

“Pada kesempatan ini kami mau melakukan study comparative dengan Biro Hukum Yogyakarta terkait peraturan DPRD tentang kode etik ini. Sejauhmana perannya dalam men-support perda dan bagaimana pelaksanaan di DIY,” tambah Ranto Sendhu.

Kepala Bagian Bantuan Layanan Hukum Setda DIY Hari Setiawan menyambut baik atas silahturahmi dan diskusi Pansus DPRD Babel ke Biro Hukum DIY.

Pemerintah secara resmi mengesahkan dan mengundangkan UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Kemenkumham

Menurutnya, raperda provinsi harus melalui harmonisasi kepada Kemenkumham. Demikian juga terhadap raperda kabupaten/kota dan juga rancangan peraturan kepala daerah (perkada).

“Nanti semua produk hukum daerah harus melalui harmonisasinya kepada Kemenkumham, didalam (UU P3) “, terang Hari Setiawan.

Perancang Ahli Muda Biro Hukum DIY Reza Agung Dwi K menjelaskan, penyusunan peraturan DPRD DIY menggunakan supporting bersamaan dengan proses harmonisasi di Bapemperda DPRD.

“Pada saat harmonisasi di Bapemperda DPRD DIY itu akan mengundang Biro Hukum dan Kanwil Kemenkumham,” jelas Reza.

Hadir juga anggota pansus lainnya Hellyana, Marsidi H Satar, Ferdiansyah, Johansen Tumanggor, Edi Junaidi Foe. Selain itu juga Asisten 1 Babel M Soleh beserta perwakilan Biro Hukum Setda Babel Sulaiman. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.