oleh

Sudah Menang Prapid di PN Tanjungpandan, Tiga Penambang Jadi DPO Ditjen Gakkum KLHK

BELITUNG TIMUR, ONEKLIKNEWS.COM – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perambahan hutan di Belitung Timur.

Melansir dari halaman resmi facebook Ditjen Gakkum KLHK, surat DPO tersebut terkait kasus tindak pidana bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

judul gambar

Dalam surat DPO tertuju kepada tiga orang masing-masing bernama M Rizal bin Rusli, Sardoni bin Senal, dan terakhir Rigo bin Aditia. Padahal sebelumnya, pihak penambang telah mengajukan praperadilan dan memenangkannya di PN Tanjungpandan.

“Bila melihat atau mengetahui keberadaan tiga orang tersebut, mohon laporkan ke Ditjen Gakkum KLHK atau ke Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri,” dalam halaman resmi Facebook-nya.

Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan

Sebelumnya, tiga orang penambang asal Belitung Timur yang masuk dalam DPO Gakkum KLHK ini lepas dari jeratan hukum setelah hakim tunggal PN Tanjungpandan mengabulkan permohonan praperadilan ketiganya, Selasa (19/4/2022).

Ketiga penambang tersebut terjaring operasi Gakkum KLHK dan menjadi tersangka karena diduga melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Belitung Timur.

Dalam operasi oleh Tim Gabungan Gakkum KLHK, Puspom TNI AD dan Mabes Polri beberapa waktu lalu, tiga penambang yakni Sardoni, Rigo, dan Muhammad Rizal terjaring.

Ditjen Tindak Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada 2 Maret 2022 lalu. Ketiganya lalu mengajukan prapid melalui penasihat hukum Cahya Wiguna dari Kantor Hukum Cahya Wiguna Law Firm, Selasa (29/3/2022).

Dalam amar putusannya, hakim tunggal PN Tanjungpandan Elisabeth Juliana menyatakan, tidak sahnya tindakan penetapan tersangka kepada pemohon oleh termohon.

Karena hakim berpendapat, proses penangkapan dan penetapan tersangka terhadap para pemohon oleh termohon cacat hukum dan tidak sesuai prosedur. Hal itu berdasarkan bukti surat, dokumen, serta keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan.

“Penetapan tersangka terhadap para pemohon oleh termohon tidak berdasar dan tidak memiliki hukum yang mengikat atas segala akibatnya,” kata Elisabeth.

Baca Juga:

Elisabeth Juliana juga memerintahkan termohon agar mengeluarkan para pemohon dari sel tahanan Mapolres Belitung Timur. Kemudian memulihkan nama baik para pemohon seketika seperti sediakala setelah pembacaan putusan sidang praperadilan.

“Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar 5 ribu rupiah,” pungkas Elisabeth Juliana. (dit)


Kuy, kepoin berita update lainnya dari media Onekliknews.com dengan join ke Grup Telegram “Onekliknews.com Update”. Klik link ini jika ingin bergabung https://t.me/onekliknews, Eeits tapi sebelumnya pastikan ponsel kamu sudah ada Aplikasi Telegram yaa.

Jangan lupa juga untuk Like Fanfage Facebook, Follow Instagram dan Subscribe channel Youtube One Klik News. Klik tulisan Biru Yaa gaes. . .

Editor: Faizal

judul gambar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.