oleh

DPRD Babel Soroti Kondisi Muara Jelitik, Sebut Tidak Boleh Ada Aktivitas Penambangan

BANGKA, ONEKLIKNEWS.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti perihal pendangkalan Muara Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka. Bahkan Ketua DPRD dan anggota Komisi III turun ke lapangan meninjau lokasi, Selasa (7/6/2022).

Muara Jelitik yang juga merupakan alur kapal mengalami pendangkalan sehingga berdampak buruk pada aktivitas nelayan dan masyarakat sekitar. DPRD berharap tidak ada aktivitas penambangan di kawasan ini.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi berharap semua pihak agar untuk saling bersinergi dalam mengatasi pendangkalan alur Muara Jelitik.

“Saya mohon kepada kita semua, dan kita juga mendesak pemprov melalui DKP jangan sampai permasalahan ini dibiarkan. Sehingga masyarakat dan nelayan bisa hilir mudik kapalnya di sini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya harus ada regulasi yang jelas dan tindakan preventif yang tepat untuk mengatasi terkait pendangkalan alur Muara Jelitik. Sehingga aktivitas para nelayan dan masyarakat di sekitar Muara Jelitik dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Regulasi dan kewenangannya seperti apa nanti kita lihat. Apakah ada di PPN, PT Timah, pemprov, pelabuhan dan kewenangan nelayan juga. Kalau negara tidak hadir di sini, saya pikir ini akan semakin parah. Jadi kita mohon jaga kondusivitas di sini,” pungkas Herman Suhadi.

Status Quo

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung Adet Mastur menyarankan agar pemerintah untuk segera mengantisipasi dan bertindak cepat dalam mengatasi permasalahan alur Muara Jelitik.

Pasalnya sudah banyak keluhan dari nelayan maupun masyarakat terkait pendangkalan alur Muara Jelitik ini. Ia menegaskan tidak boleh ada aktivitas penambangan di kawasan ini.

“Karena yang jadi masalah itukan masalah alur karena banyak nelayan yang mengeluh. Jadi silakan siapa pun yang akan melakukan pengerukan alur itu silakan, tetapi untuk melakukan penambangan itu yang tidak boleh,” kata Adet Mastur.

Menurut politisi PDI Perjuangan Dapil Bangka Tengah ini, lokasi tersebut masih status quo dan sengketa hukum. Sehingga izin apapun di lokasi tersebut seharusnya tidak ada.

“Karena lokasi ini masih status quo, masih ada sengketa hukum. Sebelum persoalan hukum ini clean and clear tidak ada izin-izin yang dikeluarkan,” tegas Adet Mastur.

Hadir juga dalam peninjauan ini anggota Komisi III Rustamsyah, Fitra Wijaya dan Firmansyah Levi. Lurah Jelitik Achmad Riyadi, Babinsa Jelitik, Polairud Babel, Babinkamtibmas Jelitik beserta pihak terkait menyambut kedatangan rombongan. (*/azm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.