DPRD Belitung Kembali Angkat Permasalahan BUP, Kali Ini Minta Untuk Segera Dibekukan

Suasana dalam rapat DPRD Kabupaten Belitung tentang pembahasan permasalahan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tanjong Batu Belitong Indonesia (BUMD), Senin (1/11/2021). Foto: Faizal/OneKlikNews.com
Suasana dalam rapat DPRD Kabupaten Belitung tentang pembahasan permasalahan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tanjong Batu Belitong Indonesia (BUMD), Senin (1/11/2021). Foto: Faizal/OneKlikNews.com

BELITUNG, ONEKLIKNEWS.COM – Dianggap belum tuntas, DPRD Kabupaten Belitung kembali menggelar rapat pembahasan tentang permasalahan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tanjong Batu Belitong Indonesia (BUMD), Senin (1/11/2021).

Namun sangat disayangkan, rapat yang sudah direncanakan jauh hari yang direncanakan melalui Rapat Badan Musyarawah (Bamus) itu dengan terpaksa tidak memenuhi kourum.

Tidak kourumnya rapat tersebut lantaran dari 25 anggota DPRD Kabupaten Belitung hanya 9 orang yang hadir yakni Hendra Pramono, Amirudin Supran, Wahyu Afandi, Suherman, Mirza Dallyodi, Syamsir, Rusdianto Fendi Haryono dan Junaidi Derani.

Dari ke 9 orang tersebut tidak satu pun perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar. Yang hadir hanya perwakilan dari Fraksi Partai Hanura, Fraksi Granad, Fraksi Kebangkitan Sejahtera, Fraksi PPP dan Fraksi NasDem.

Selaku pimpinan rapat, Hendra Pramono sangat menyayangkan tidak hadirnya anggota lain dalam rapat yang membahas tentang kelanjutan dari permasalahan BUP tersebut.

Banyak Fitnah yang Beredar Menjadi Pemicu Adanya Rapat

Apalagi menurut Een sapaan akrab Hendra Pramono, banyak beredar fitnah-fitnah pada kalangan masyarakat. Fitnah yang beredar tersebut kata Een yakni seolah-olah DPRD Kabupaten Belitung sudah ‘diam’ dan mendapatkan sesuatu. Atas dasar itulah ia beranggapan seharusnya ini merupakan rapat yang sangat penting.

“Saya ingin menyelesaikan soal yang ingin masyarakat ketahui, untuk menghindari fitnah-fitnah. Masyarakat ingin tau apa ending ini dari permasalahan BUP ini,” kata Een.

Ia sangat menyayangkan ketidakhadiran 16 anggota lainnya itu, namun ia masih memakluminya walaupun rapat ini sudah tertuang dalam Bamus.

“Namun sangat sayang pada hari ini yang datang cuman orang 9 dari 25 anggota DPRD dan kita anggap rapat ini tidak kourum. Saya sangat menyesalkan karena ini sudah teragendakan dalam banmus yang mana mungkin rekan-rekan terbentur dengan tanggung jawab dan kesibukan lainnya. Saya juga tidak tahu apa kesibukannya. Dan bagi yang hadir ini terimakasih karena sudah memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah BUP ini harus kita bawa kemana,” sesal Een pasca membuka rapat.

Baca Juga:

Dalam rapat ini lanjut Een, rencananya akan ada pembahasan dengan hasil memberikan rekomendasi terhadap Bupati Belitung serta pihak terkait lainnya untuk segera bertindak untuk permasalahan BUP ini. Namun niat baik tersebut terpaksa harus pupus lantaran tidak kourumnya rapat.

“Karena hanya 9 orang yang datang dan dua fraksi tidak hadir kita di sini tidak kourum sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan apa-apa tentang rekomendasi BUP ini. Padahal dari komisi 1 juga sudah memberikan 5 poin rekomendasi terhadap permasalahan BUP ini. Namun ada baiknya rekomendasi dari komisi 1 tersebut kita tambahkan dengan rekomendasi dari per fraksi,” tegas Een.

Namun demikian, Een masih meminta pendapat dari anggota lainnya untuk mengambil sikap kedepannya akan melanjutkan rapat lain waktu atau bagaimana.

“Sekali lagi kita menyesali rapat ini tidak kourum jadi agak sulit, bagusnya bagaimana sebenarnya saya meminta masukan dari rekan-rekan lain. Apakah kita akan jadwalkan kembali untuk rapat gabungan ini atau kita meminta rekomendasi per fraksi. Jadi kita tahu, keseriusan kita untuk membebahi BUP agar ada PAD untuk Belitung,” tanya Een dalam rapat.

Tidak Ingin Permasalahan Ini Berlarut-larut

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Belitung lainnya, Syamsir mengatakan bahwa tidak perlu lagi mengagendakan kembali rapat seperti ini. Menurutnya, bekerja haruslah profesional karena rapat ini bisa terlaksana berawal dari rapat Bamus sebelumnya.

“Inikan sudah kita agendakan dalam Bamus. Maksud kita profesionallah, karena kalau kita sudah mengagendakan untuk mengambil keuputsan ya sudah,” kata Syamsir.

Ketua Komisi I ini menyarankan untuk tetap melanjutkan rekomendasi dari Komisi I dan menggabungkannya dengan rekomendasi dari fraksi. Sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut.

“Kemudian bahwa rekomendasi dari komisi I bukan rekomendasi secara kelembagaan, seluruh fraksi hadir untuk menindaklanjuti hal itu. Kalau nanti tidak ada jawaban dari fraksi lain, berarti mereka jadi ikut, karena waktu ini sudah terlalu panjang dan ini bukan kesalahan kita. Kita sudah memberikan limit waktu kepada mereka. Karena waktunya sudah panjang dan dia (BUP) tidak bisa mempertanggungjawabkan.
Jadi silahkan sampaikan rekomendasi dari fraksi masing-masing dan akan kita gabungkan dengan komisi I. Tetapi mohon keseriusan seluruh fraksi di lembaga ini untuk menyelesaikan supaya tidak berlarut larut, kita masih banyak pekerjaan yang tidak selesai,” tegasnya.

Hal serupa juga terucap dari Anggota DPRD Kabupaten Belitung Wahyu Afandi yang menyatakan permasalahan ini tetap harus terselesaikan.

“Apa yang menjadi masukan saya mengapresiasi sekali, rapat inikan pada dasarnya tidak kourum nanti tergantung kesepakatan bersama. Kita sudah terus mengadakan rapat permasalahan ini dan belum ada penyelesaian. Jadi kita harap ada keputusan, ini harus tetap ada penyelesaian,” sebutnya.

BUP disebut Tidak Ada Niat Baik

Dalam kesempatan tersebut Fendi Haryono mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas. Dan dalam pengawasannya, pihaknya telah menemukan adanya yang harus ditindaklanjuti namun bukan wewenang mereka lagi.

“Menurut saya, fungsi angggota DPRD itu adalah salah satunya melakukan fungsi pengawasan. Di mana kita sudah melakukan pengawasan kita dan berdasarkan rapat-rapat yang sudah tercatat oleh notulen tentunya bahwa kita menemukan adanya hal-hal yang harusnya ditindaklanjuti bukan dari kita lagi. Jadi silahkan bagi pihak yang berkompeten dan berwenag melanjutkan tugas mereka, kami dari Fraksi NasDem menunggu hasil dari pihak yang berkompeten itu,” sebut Fendi.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Junaidi Derani mengatakan dari semua hal yang telah anggota DPRD lakukan, dari mulai pengawasan hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sudah beberapa kali terlaksana namun tidak ada niat baik sama sekali oleh pihak BUP.

“Kita ketahui bersama bahwa dari apa yang kita lakukan selama ini, BUP ini tidak ada niat baiknya. Jadi secepatnya kita bikin rekomendasi untuk kita berikan ke pihak kejaksaan atau pihak terkait lainnya,” singkatnya.

Minta Pembekuan BUP

Pembekuan atau men-nonaktifkan BUP ini dikatakan Anggota DPRD dari Fraksi Granad, Suherman. Menurutnya, BUP tidak boleh lagi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dan jangan sampai BUP kembali melakukan kerjasama lagi dengan pihak lain.

“Menurut saya kita sudah melakukan rapat pembahasan BUP ini sudah ada 3 sampai 4 kali. Jadi kesimpulan saya selaku Anggota DPRD dari Fraksi Granad yang pertama dibekukannya BUP tersebut. Jadi mereka tidak boleh lagi melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan BUP. Jangan sampai mereka melakukan kerjasama lagi tanpa kita ketahui dengan pihak lain. Lebih bagus itu dibekukan terlebih dahulu,” kata Awat sapaan akrab Suherman.

Yang kedua, lanjut Awat, pihaknya tidak bisa menerima dengan akal sehat mereka, bahwa jika memang tidak ada pelanggaran hukum di BUP. Namun, untuk melanjutkan hal tersebut bukanlah wewenang mereka lagi.

Bahkan, dengan tegas Awat mengatakan bahwa ia yang merupakan perwakilan dari Fraksi Granad tidak mau terlibat lagi secara langsung ataupun tidak langsung terkait BUP ini, sebelum rekomendasi terjawab oleh pihak terkait.

“Bukan wilayah kita untuk melakukan penyelidikan. Itu sudah wewenang penegak hukum yang seyogyanya rekomendasi itu sudah kita teruskan ke lembaga penegak hukum. Kita tidak akan mau lagi membahas apa yang menjadi maunya eksekutif kaitan dengan BUP, dan kami tidak akan mau terlibat sebelum rekomendasi itu di jawab oleh pihak terkait. Kita lihat gelagatnya sudah lain, jadi jangan sampai ada lagi penyertaan modal lagi untuk BUP ini. Yang kemarin saja belum ada pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Sepakat Pekan Depan Rekomendasi Fraksi Sudah Keluar

Senada dengan Suherman, Amirudin Supran juga menyetujui akan pembekuan untuk BUP ini. Dan ia juga sangat menyayangkan ketidak hadiran dari anggota lainnya dalam rapat kali ini.

“Saya secara pribadi sangat menyanyangkan, apa yang kita komitmenkan, apa yang kita jadwalkan, kemudian kita tidak menghadiri. Karena ini sudah terjadwal dalam Bamus itu. Yang kedua saya sependapat dengan rekan yang lain bahwa BUP ini harus dibekukan dan jangan ada pergerakan,” ucapnya.

Mendenggar hal tersebut, seluruh anggota yang menghadiri rapat tersebut sepakat untuk memberikan rekomendasi dari masing-masing fraksi paling lambat Senin pekan depan. Dan rekomdasi dari DPRD Kabupaten Belitung juga sudah keluar satu minggu setelah itu.

“Pada hari ini sudah banyak kita sepakati, ini rapat mungkin rapat terkahir bagi kita untuk membahas BUP ini. Dan dari hasil rapat yang sudah kita sepakati ini, saya harapkan dari 5 fraksi Senin depan sudah ada rekomendasi dari fraksi-fraksi dan Komisi I. Dan pada tanggal 15 sudah harus keluar rekomendasi itu dari DPRD,” kata Een seraya menutup rapat.

Reporter: Faizal

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.