Bupati dan Ketua DPRD Bubarkan Penambang, Sebut Sistem Penambangan Salah

Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) dan Ketua DPRD Ansori saat melakukan pembinaan terhadap penambang. (IST)

BELITUNG, ONEKLIKNEWS.COM – Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) dan Ketua DPRD Ansori serta Satpol PP Kabupaten Belitung bubarkan penambang yang beraktivitas TI jenis suntik di Jalan Kerjan, Desa Air Merbau, Tanjungpandan, Jumat (20/8/2021).

Keduanya bubarkan para penambang setelah ada laporan dari masyarakat yang merasa resah dan terganggu karena adanya aktivitas penambangan ini. Bahkan warga telah melaporkan beberapa kali ke DPRD terkait aktivitas ini.

Meski penertiban, namun Satpol PP tidak membawa penambang maupun mesin tambang untuk mengamankannya. Namun Satpol PP hanya melakukan pembinaan dan KTP masing-masing penanggung jawab mesin tersebut untuk membuat surat pernyataan.

Ansori mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait aktivitas tambang tersebut. Bahkan masyarakat beberapa kali menelepon ke nomor pribadinya untuk melapor.

“Maka dari itu, saya bersama Pak Bupati hari ini turun ke lokasi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Memang terdapat sejumlah alat tambang dan beberapa penambang yang sedang beroperasi,” kata Ansori kepada OneKlikNews.com, Jumat (20/8/2021).

Ansori menyebutkan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal pertambangan, sebab kewenangan tersebut sudah ditarik pemerintah pusat.

Meski begitu, pemerintah daerah akan mencoba mensinkronkan dan mencarikan solusi berupa penataan, kajian, serta pembinaan untuk menempatkan para penambangan sesuai pada tempatnya dan tidak berbenturan dengan hukum.

“Kami tidak melarang menambang, boleh dan itu sah bagi masyarakat untuk mengelola kekayaan alam Belitung. Tapi tolong sesuai prosedur, jangan sampai menyalahi mekanisme, aturan, dan ekosistem yang ada di masyarakat itu sendiri,” ucap Ansori.

Solusi

Ia juga menyarankan kepada aparat penegak hukum agar segera bertindak dan mencarikan solusi terbaik yang membuat masyarakat tidak keberatan dan aturan tetap berjalan dengan baik.

“Jadi mekanisme dan saran untuk hajat orang banyaklah, jangan kita melarang, tapi tidak memberikan solusi, itu tidak bisa. Memang lahan punya hak milik pribadi, tapi cara dan mekanismenya harus dikaji dan diperbaikilah,” ujar Ansori.

Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) menilai sistem penambangan yang dilakukan masyarakat tidak benar. Pemerintah daerah menganjurkan pemanfaatan alam di Belitung dilaksanakan secara profesional, baik dan sesuai aturan.

“Tapi di lokasi tadi, justru pemanfaatannya memiliki efek buruk dan dapat merusak lingkungan,” kata Sanem.

Sanem meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Bahkan pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap lokasi ini, karena lokasi ini masuk dalam daerah aliran sungai (DAS) meski lahan tersebut miliki warga.

“Problemnya cuma satu, hak milik lahan. Orang berpandangan, itu kan lahan saya, jadi bebas untuk ditambang, tapi efeknya bisa merusak lingkungan. Hal inilah nanti akan kami berikan pembinaan dan penertiban sesuai aturan,” pungkas Sanem. (dit)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.