oleh

Tak Pernah Setor untuk PAD Pengelolaan Pasar Berehun, DPRD Panggil KSU Regina Pacis

BELITUNG, ONEKLIKNEWS.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Belitung memanggil pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Regina Pacis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (19/7/2021).

Pemanggilan tersebut karena KSU Regina Pacis belum menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah daerah atas pengelolaan Pasar Berehun, Kelurahan Parit dari 2016.

judul gambar

Selain pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Regina Pacis, dalam RDP ini Komisi II juga mengundang Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung serta tamu undangan lainnya.

Pimpinan RDP Suherman mengatakan, pihaknya sengaja memanggil pihak terkait ini untuk meminta keterangan yang berkaitan dengan hasil audit BPK. Serta menanyakan apa yang menjadi penyebab tidak adanya PAD dari pengelolaan Pasar Berehun.

“Yang terjadi itu sesuai yang mereka laporkan bahwa dari 2016 mereka belum memenuhi kewajiban yang mereka setorkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini PAD,” kata pria yang akrab disapa Ahwat ini kepada OneKlikNews.com usai RDP.

Menurut Ahwat, sebelumnya pihak KSU Regina Pacis telah melakukan perjanjian kerjasama penataan aset dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.

“Jadi mereka menyampaikan kepada kami apa yang mereka alami sekarang ini. Dan kendala mereka cukup banyak, sehingga kewajiban mereka yang harus penuhi dari perjanjian tersebut tidak mereka laksanakan,” beber politisi Partai Gerindra itu.

“Kita dari DPRD sesuai prosedur, kita mendelegasikan mereka untuk berkoordinasi dengan BPK. Jumlah temuannya tidak banyak tetapi ada temuanya,” sebut Ahwat.

Sementara itu menurut informasi yang diterima OneKlikNews.com, temuan dari BPK tersebut sekitar lebih dari Rp 300 juta.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani menambahkan, KSU Regina Pacis tidak dapat membayar lantaran pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang.

“Kalau secara hitung-hitungan di atas kertas mestinya mereka bisa surplus. Namun realisasinya banyak pedagang yang tidak membayar sewa sehingga KSU tidak bisa memenuhi kewajiban,” jelas Vina.

KSU Regina Pacis sebenarnya sudah membuat surat pengunduran untuk pengelolaan Pasar Berehun pada 4 November 2019 lalu. Namun hingga saat ini pengunduran diri pengelolaan pasar tersebut belum terlaksana.

“Lantas dari dinas sendiri juga sudah menyampaikan surat kepada bupati supaya diberikan rekom untuk mengelola Pasar Berehun, tapi sampai saat ini belum terlaksana,” jelas Vina.

DPRD meminta Bupati Belitung agar memberikan keputusan untuk menunjuk Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai mengelola Pasar Berehun.

“Kemudian untuk sewa yang belum dibayarkan oleh KSU Regina Pacis kita memberikan tiga opsi. Yaitu memberikan keringanan, kelenturan dan membebaskan namun tentunya ada tahapan dan kajian yang harus dilalui,” tandas Vina. (co2)

judul gambar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.